Network
Kalbartime. Jelang pesta demokrasi tahun 2024 mendatang, masyarakat dituntut mengawal secara aktif proses Pemilihan Umum (Pemilu) yang jujur, terbuka dan berintegritas. Tak terkecuali, mahasiswa yang berperan sebagai agent of change (penggerak perubahan), iron stock (penerus bangsa) social control (kontrol sosial), moral force (penguat moral) dan guardian of value (penjaga nilai).
Namun, pemilu sebagai instrumen negara demokrasi, di beberapa negara masih belum terlaksana dengan demokratis. Jika terdapat pelanggaran, maka masyarakat yang terlibat menjadi pihak yang terkait dalam konteks pelanggaran tersebut.
Oleh karena itu, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta, Drs. Muhammad Nadjib, M.Si, dalam seremoni penerjunan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dengan tema 'Pemilu dan Kebangkitan Ekonomi Indonesia' mengajak mahasiswa untuk mengedukasi masyarakat secara masif dalam pengawasan partisipatif serta mendorong budaya demokrasi yang lebih baik.
Baca Juga: Muhammadiyah beri Layanan Kesehatan Gratis kepada Pengungsi Rohingya di Aceh
"Hadirnya anda di masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengedukasi dan mendidik masyarakat agar mereka paham pemilu yang baik dan benar itu seperti apa," ujarnya di hadapan 1.605 mahasiswa KKN di Lantai Dasar Masjid K.H Ahmad Dahlan, UMY, Kamis (4/1).
Keterlibatan masyarakat dalam pemilu 2024 sangat dibutuhkan. Menurut Nadjib, kita tidak bisa menggantungkan keberhasilan pengawasan pemilu hanya pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), karena di setiap desa/kelurahan hanya terdapat satu orang pengawas.
"Di setiap desa dimana anda ditempatkan di lokasi KKN nanti hanya ada satu orang pengawas desa/kelurahan. Kira-kira satu orang ngawas satu desa, mampu tidak mengawasi pelanggaran pemilu? Tentu tidak," tegasnya.
Nadjib melanjutkan, peran serta masyarakat sangat diharapkan untuk mendukung pengawasan yang ada di masing-masing desa/kelurahan. Ia meminta mahasiswa KKN UMY berkolaborasi dengan pengawas desa/kelurahan atau pengawas di level kecamatan untuk merancang program pengawasan partisipatif. Karena, kerja pengawasan pemilu disebut Nadjib adalah kerja kolaboratif.
Baca Juga: Universitas Muhammadiyah Pontianak Gelar Kuliah Umum Wawasan Kebangsaan
