PR KALBAR. Pasca penayangan film dokumenter 'Dirty Vote' di platform Youtube pada Minggu (11/2), sontak membuat tim pemenangan dari ketiga paslon kelabakan! Ketiganya merespon hal itu dan angkat suara di media.
Pasalnya, tiga ahli hukum tata negara yang tampil sebagai pemantik dalam video tersebut membongkar habis-habisan tabir gelap Pemilu 2024.
Ketiga pakar tersebut, yakni Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar dan Feri Amsari.
Secara garis besar, film yang disutradari Dandhy Laksono ini akan mengungkap desain kecurangan Pemilu 2024, terutama dari sudut pandang para pakar hukum tata negara di Indonesia.
Baca Juga: Bak 'Sexy Killers' Kedua, Ini Sinopsis Film Dokumenter 'Dirty Vote'!
Dandhy Laksono sebelumnya juga pernah terlibat dalam pembuatan film dokumenter 'Sexy Killers', yang juga cukup menyita perhatian publik saat itu karena mengkritisi pemerintahan Jokowi.
Mengenai Dirty Vote yang viral ini, tim redaksi berkesempatan unutuk mewawancari pengamat politik, Muhammad Darwin.
Darwin mengatakan bahwa telah terjadi kejahatan dan pengkhianatan yang merusak sistem demokrasi di Indonesia.
"Ini bersifat sistematis dan masif. Digalang oleh rezim penguasa, dirancang dengan sadar dan sengaja, yang bisa jadi telah lama direncanakan," ujarnya, Senin (12/2).
Baca Juga: Pasca Tayang 'Dirty Vote', TKN Prabowo-Gibran: Bernada Fitnah dan Tendensius!
Menurutnya, jika diseriusi, maka konspirasi kejahatan ini, dapat berimplikasi pada ketidakpercayaan rakyat terhadap sistem demokrasi yang sudah dengan susah payah di bangun pasca reformasi 1998.
"Akan terjadi delegitimasi sosial terhadap pihak yang kelak terpilih dan pada penyelenggaraan pemilu-pemilu ke depan," jelasnya yang juga sebagai Biro Politik PD XV FKPPI Kalimantan Barat.
Darwin juga menjelaskan bahwa kecurangan seperti ini sungguh merugikan kehidupan berdemokrasi di Indonesia.
"Investasi yang sangat besar, baik dari segi biaya, waktu, tenaga dan pikiran, yang telah dihabiskan selama periode pasca reformasi hingga saat ini, untuk mengukuhkan sistem dan kehidupan berdemokrasi di NKRI, seolah menjadi sia-sia. Bangkrut secara legitimasi," serunya.
Baca Juga: DKPP beri Sanksi Peringatan Keras Terakhir untuk Ketua KPU RI!
Darwin menekankan, seharusnya ada proses yang berujung pada hukuman, baik secara hukum maupun sosial terhadap para pihak yang mendalanginya.
"Masyarakat jangan memilih capres/cawapres yang disponsori oleh para pengkhianat bangsa ini, jika apa yang ada dalam film tersebut terbukti benar adanya. Untuk memastikan, perlu perenungan dan analisis secara objektif dan rasional," tandasnya.***