Network
PR KALBAR. Disdukcapil DKI Jakarta memperkirakan bakal ada 15.000—20.000 pendatang baru. Bila terwujud, angkanya turun dibanding jumlah pendatang setelah Lebaran 2022 dan 2023.
Maka dari itu, Disdukcapil DKI Jakarta saat ini tengah melakukan imbauan dan sejumlah usaha penataan dan penertiban.
Seorang Pemerhati Sosial, Bobby A.M. Norman, kali ini berkesempatan diwawancarai Tim Redaksi untuk menanggapi fenomena tersebut.
Menurutnya, kebijakan tersebut sudah bagus dikarenakan beban DKI Jakarta yang sudah sangat berat, sehingga pembatasan penduduk menjadi salah satu opsi yang relevan dan solutif atas fenomena tersebut.
"Bagus, soalnya beban jakarta sekarang udah berat banget, jadi pembatasan penduduk salah satu solusinya," ungkap pemuda yang juga aktif lebih dari 10 tahun berkecimpung sebagai penggiat komunitas lingkungan hidup di Kota Depok, Minggu (14/4).
Bobby menekankan bahwa hal ini merupakan sebuah PR bersama bagi pemerintah pusat dan daerah.
"Ini PR bersama pusat dan daerah. Gimana pemerintah menciptakan lapangan kerja atau sentra ekonomi berbasis wilayah, supaya masyarakat yang hidup di suatu daerah bisa bekerja di daerahnya sendiri tanpa perlu berpikir mengadu nasib di jakarta," bebernya.
Selain itu, pemuda milenial ini menyebut bahwa dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka juga akan berpengaruh kepada aspek lingkungan sekitarnya.
"Ada pengaruhnya (terhadap lingkungan), terutama kalau masih banyak kebiasaan buang sampah di sungai. Limbah rumah tangga yang makin banyak juga bikin penumpukan sendimen di dasar sungai yang akhirnya sungai semakin dangkal. Makanya akhirnya rutin dilakuin pengerukan," pungkasnya.
