Network
PR KALBAR. Belum lama ini ada usulan unik dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dimana Partai yang saat ini diketuai oleh Putra Bungsu Presiden Jokowi ini, Keasang Pangarep, mengusulkan adanya 'Fraksi Threshold'.
PSI berharap fraksi tersebut dapat mengakomodir partai politik yang tidak bisa memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar 4 persen. Usulan tersebut muncul dari Wakil Ketua DPP PSI Grace Natalie.
Menanggapi hal ini, Tim Redaksi berkesempatan mewawancarai Pengamat Politik, Muhammmad Darwin.
Darwin menyampaikan bahwa usulan tersebut merupakan upaya mencari solusi keterwakilan bagi partai-partai kecil dan mikro. Landasan logisnya adalah bagaimana bisa aspirasi rakyat melalui parpol-parpol tak lolos PT yang secara kolektif pada pemilu lalu mencapai jumlah 9,7% tapi tidak memiliki wakil sama sekali untuk menyuarakan aspirasi mereka di Parlemen.
Baca Juga: Soal Usulan 'Fraksi Threshold' dari PSI, Komisi II DPR: Tak Ada Dasar Hukumnya!
Apa yang diusulkan PSI ini bagi pihak tertentu dianggap tidak memiliki dasar hukum.
Namun, menurutnya, itu seharusnya menjadi tugas DPR merancang payung hukumnya, jika memang apa yang diusulkan oleh PSI tersebut logis dan memiliki manfaat bagi membangun iklim demokrasi yang adil dan sehat di Indonesia.
"Pendapat saya, argumentasi yang disampaikan oleh PSI untuk usulan Fraksi Threshold itu tidak cukup kuat untuk diterima. Bicara keterwakilan sebenarnya semua wakil rakyat di DPR itu adalah wakil bagi semua rakyat Indonesia, bukan hanya wakil konstituen yang memilihnya saja. Apakah anggota DPR RI dari parpol tertentu itu hanya mau menyuarakan aspirasi segmen-segmen yang memilihnya saja? Tentu tidak," ungkapnya yang juga sebagai Sekretaris Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Kalimantan Barat, Kamis malam (7/3).
Darwin mengatakan bahwa tidak ada segmen-segmen rakyat yang tidak terwakili di DPR. Semisalnya di Pileg, itu hanya memilih operator saluran aspirasi yang menurut konstituen terbaik, bukan mempertaruhan keterwakilan aspirasi di DPR.
