Network
KALBAR.PIKIRAN-RAKYAT.COM – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat saat ini tengah menangani kasus dugaan korupsi dana hibah Pemprov Kalbar untuk pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) Mujahidin di Jalan Ahmad Yani, Pontianak Selatan, Kalimantan Barat.
Diketahui pembangunan SMA Mujahidin menggunakan dana hibah APBD Pemprov Kalbar Tahun 2019-2023 dengan jumlah anggaran cukup fantatis hingga mencapai puluhan milyar. Terkait penanganan kasus ini sejumlah saksi juga sudah dipanggil untuk dimintai klarifikasi oleh penyidik Kejati Kalbar.
Salah satu saksi yang sudah menghadiripanggilan Kejati Kalbar adalah ketua Yayasan Mujahidin Pontianak saat itu bernisial KZ.
Baca Juga: Kejati Kalbar Sebut Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Masih Proses Penyelidikan
Ketua Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPN-RI) DPP Kalimantan Barat, Dedi Arpandi SH mengaperiasi Kejati Kalbar telah mengusut dugaan korupsi dana hibah Pemprov Kalbar untuk pembangunan SMA Mujahidin tersebut.
‘’Saya mengapresiasi kepada penyidik Kejati Kalbar yang memproses kasus dugaan korupsi dana hibah Pemprov Kalbar tersebut. Saya berharap siapapun yang terlibat dalam kasus ini diusut hingga tuntas,’’kata Dedi Arpandi, SH pada Rabu, 28 Mei 2024.
Sebelumnya Kepala Seksi Penerangan Hukum ( Kasipenkum) I Wayan Gedin Arianta, mengatakan, terkait kasus dugaan korupsi dana hibah Pemprov Kalbar ada sejumlah saksi yang dipanggil, namun hanya satu orang yang menghadiri panggilan tersebut.
Baca Juga: Kejati Kalbar Periksa Sejumlah Orang Terkait Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pemprov Kalbar
‘’Terkait dana hibah ada satu orang yang menghadiri panggilan tersebut,’’ujarnya.
