Network
KALBAR.PIKIRAN-RAKYAT.COM - Sejumlah Mahasiswa yang tergabung pada Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengemban Amanat Rakyat (Solmadapar) Kalbar menggelar aksi unjuk rasa terkait isu Tapera di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Jalan Ahmad Yani, Pontianak Tenggara, pada Rabu 12 Juni 2024.
Diketahui, Perubahan regulasi Peraturan Pemerintah mengenai TAPERA, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor. 21 Tahun 2024 hasil dari perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020.
Presidium Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengemban Amanat Rakyat M. Sherkan mengatakan, Aksi ini didasarkan keresahan masyarakat terhadap regulasi Tapera yang saat ini dirasa membebankan masyarakat di tengah gejolak ekonomi yang tidak stabil.
Baca Juga: Kuasa Hukum Pengusaha Ternak Laporkan Kadis Pangan ke Kejati Kalbar
"Aksi ini sebagai respons atas kebijakan pemerintah yang mewajibkan masyarakat untuk ikut menanggung biaya pembangunan rumah. Kebijakan ini dinilai memberatkan masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil saat ini, " kata Sherkan dikutip Rabu 12 Juni 2024.
Sherkan menambahkan, atas keresahan masyarakat tersebut maka Solmadapar dengan semangat solidaritas bersama menuntut DPRD Provinsi Kalimantan Barat tidak menjadi pengecut atas kebijakan yang merugikan rakyat
‘’Kami kecewa karena tidak ada satupun anggota DPRD Provinsi Kalbar yang berani manyambut saat kami menggelar aksi Tapera,’’ujarnya.
