Network
KALBAR.PIKIRAN-RAKYAT.COM – DKPP RI menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) yang terjadi di Kabupaten Ketapang , Provinsi Kalimantan Barat yang di duga melibatkan oknum komisioner KPU Ketapang dan Oknum Bawaslu Ketapang, pada Jumat 14 Juni 2024.
Sidang KEPP yang berlangsung di Kantor KPU Provinsi Kalbar dipimpin oleh Ketua Majelis I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Syafarudin Daeng Usman Anggota Majelis, TPD Provinsi Kalbar unsur Masyarakat, Heru Hermansyah Anggota Majelis/ TPD Provinsi Kalbar unsur KPU, Mursyid Hidayat Anggota Majelis/ TPD Provinsi Kalbar unsur Bawaslu.
Sidang perkara nomor 78-PKE-DKPP/V/2024 dengan teradu Ketua KPU Ketapang Abdul Hakim, Ahmad Shiddiq Anggota Kpu Ketapang, Ehpa Sapawi anggota KPU Ketapang, Nuryanto anggota KPU Ketapang, Ahmad Saufi anggota KPU Ketapang.
Baca Juga: DKPP RI Gelar Sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu 2024 di Kabupaten Ketapang
Selanjutnya, Moh Dofir (Ketua Bawaslu Ketapang) Jami Surahman (anggota Bawaslu Ketapang, Budianto (Anggota Bawaslu Ketapang), Hardi Maraden (Anggota Bawaslu Ketapang), Ari As’Ari (Anggota Bawaslu Ketapang).
Diketahui sidang digelar bermula Muhammad Ali yang merupakan Caleg DPRD Kabupaten Ketapang dari Partai Nasdemmemberikan kuasa kepada Dewa M. Satria W., Imron Rosyadi, Ichza Septian Tama, Yogi Herlambang untuk mengadukan dugaan pelanggaraan kode etik komisioner KPU Ketapang dan Bawaslu Ketapang ke DKPP RI.
Sementara itu, selaku teradu dalam sidang tersebut adalah, Moh. Dofir, Jami Surahman, Budianto, Hardi Maraden, Ari As’ari.(*)
