Network
KALBARTIME.COM Pengadilan Negeri (PN) Pontianak menggelar sidang terhadap terdakwa Mulyanto di Jalan Sultan Abdurrahman, Pontianak Kota, Kalimantan Barat, pada Kamis 4 April 2024.Agenda Persidangan hari ini ialah pembacaan tanggapan JPU terhadap eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa (Replik).
Mulyanto merupakan bagian dari Buruh Duta Palma Group di Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang.
Pada sidang ketiga ini, Mulyanto lagi-lagi tidak tidak dihadirkan secara langsung. Dia mengikuti sidang dari rumah tahanan secara daring.
“Hal ini sebetulnya telah melanggar ketentuan KUHAP dan prinsip peradilan yang dibuka dan terbuka untuk umum. Yang mana hal tersebut juga menjadi salah satu poin eksepsi atau keberatan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa,” ujar Ivan Wagner, satu di antara anggota tim Penasihat Hukum LBH Kalbar melalui Siaran Pers yang diterima redaksi Kalbar. Pikiran Rakyat Kamis 4 April 2024.
Baca Juga: Polsek Batu Ampar Bekuk 2 Pelaku Spesialis Pencuri Sarang Burung Walet
Pada sidang Senin (1/4) lalu, Penasihat Hukum (PH) Terdakwa telah menyampaikan eksepsi/keberatan terhadap surat dakwaan JPU. Dalam keberatannya, PH Terdakwa menyatakan bahwa tempat kejadian perkara, yaitu PKS I PT. Wirata Daya Bangun Persada (PT. WDBP) seharusnya tidak berada di Desa Sinar Baru, Bengkayang, melainkan berada di Desa Semanga, Sambas. Hal ini dapat dibuktikan, karena aset PT. WDBP tersebut menjadi objek sitaan Kejaksaan Agung dan Pengadilan Negeri Pontianak, dalam perkara pencucian uang yang menjerat Bos Duta Palma Group, Surya Darmadi. Aset tersebut disinggung dalam putusan PN Jakarta Pusat, putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan Putusan Mahkamah Agung yang mengadili Surya Darmadi. Dalam putusan tersebut, secara jelas menyatakan bahwa aset PT. WDBP termasuk PKS itu berada di Desa Semanga, Sambas. Hal ini jelas kekeliruan yang nyata dilakukan oleh Penyidik Polda dan dalam dakwaan JPU.
Dalam bantahannya, JPU Budi Susilo dan Muhammad Tohe tidak dapat membuktikan Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa. JPU dari Kejari Pontianak, hanya menyatakan bahwa locus delicti (TKP) didasarkan dari penyampaian Terdakwa. Jelas saja Terdakwa hanya menyampaikan hal tersebut berdasarkan pemahaman umum saja, sedangkan dalam pemeriksaan di pengadilan wajib menyesuaikan dengan fakta yang sebenarnya,” kata Ivan.
JPU Kejari Pontianak juga membantah keberatan PH Terdakwa dalam hal kerja-kerja pembelaan terdakwa dalam memperjuangkan hak buruh, yang seharusnya memposisikan Terdakwa sebagai seorang Pembela Hak Asasi Manusia. Bantahan JPU tersebut hanya menyatakan soal tidak adanya hal yang menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan Terdakwa. Padahal, sudah banyak aturan Internasional dan aturan nasional Indonesia yang mengakui dan menjamin perlindungan Pembela HAM. Aturan tersebut yaitu Kovenan Internasional hak-hak sipil politik, Kovenan Internasional hak-hak ekonomi, sosial, budaya. Dua kovenan tersebut sudah diratifikasi oleh Indonesia. Selain itu ada pula Pasal 28C ayat (2) Konstitusi, UU No 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh, Pasal 66 UU 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, bahkan UU no 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bahkan Komnas HAM telah menerbitkan Peraturan tentang Standar Norma Pembela HAM yang menetapkan Pembela HAM harus dilindungi dari praktik penggunaan hukum pidana yang sewenang-wenang. Mahkamah Agung Sendiri telah menerbitkan Peraturan dan Keputusan yang mengatur soal pembelaan terhadap Pembela HAM.
Baca Juga: Puluhan Buruh Kembali Gelar Unjuk Rasa di PN Pontianak, Kawal Sidang Mulyanto
