Network
Baca Juga: DKPP beri Sanksi Peringatan Keras Terakhir untuk Ketua KPU RI!
Pasal yang dilanggar yaitu pasal 11 huruf A, B dan C dan/atau pasal 12B, dan/atau pasal 14A, dan/atau pasal 19F peraturan dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2017 Tentang kode etik dan pedoman prilaku penyelenggara pemilihan umum," terangnya.
Imron menilai terhadap proses terbitnya surat Rekomendasi Nomor 039/PM.02.02/K.KN-01/02/2024 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum di kabupaten Ketapang pada tanggal 16 Pebruari 2024 untuk melaksanakan PSU pada TPS 11 di kelurahan Tuan-Tuan kecamatan Benua Kayong kabupaten Ketapang tersebut khususnya PSU untuk Lima surat suara sangatlah tidak mendasar.
"Hal ini nampak dengan jelas yang mana dalam rekomendasi tersebut khusus untuk permasalahan di TPS 11 kelurahan Tuan-Tuan tidak dapat menguraikan secara jelas apa yang menjadi bahan pertimbangan serta dasar hukum dalam mengeluarkan rekomendasi tersebut, Sehingga terkesan sangat dipaksakan dan mengada-ada serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berakibat merugikan perolehan suara klien kami" ungkapnya.
Untuk diketahui, penyelenggara yang dilaporkan yakni Komisioner Bawaslu Ketapang, M Dhofir, Jami Surahman, Budianto, Hardi Maraden dan Ari As'Ari. Serta komisioner KPU yakni Abdul Hakim, Ahmad Shiddiq, Ehpa Sapawi, Nuryanto dan Ahmad Saufi.(*)
